Main Article Content

Abstract

The objectives of the study were 1) to get information about the areas with the lowest attainment of compulsory basic education (CBE) by provinces and districts, 2) to identify factors related to the low attainment CBE, and 3) to formulate an alternative problem solving efforts in completing CBE. The study based on quantitative approach to secondary data combined with qualitative research data through field observation. The findings of this research are: 1) low attainment of CBE dominated by Eastern Region of Indonesia (KTI), started from primary school level, whereas in the Western Region of Indonesia (KBI) more problems found at the secondary shool level, 2) some factors related to attainment of CBE are proverty, geographic condition, education infrastructure, motivation of parent and student, lack of support from local government and communities to education, and sosio culture of community, 3) problem solution should be based on the factors related to the problem: free basic education, education subsidy for poor people, expanding basic education services, improving socialization about CBE, budget allocation priority for poor districts, and increasing public participation in the completion of CBE program.

 

ABSTRAK

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memperoleh informasi tentang daerah-daerah yang paling rendah dalam pencapaian Wajar Dikdas; 2)mengkaji faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya pencapaian Wajar Dikdas, dan 3) merumuskan alternatif upaya pemecahan masalah penuntasan Wajar Dikdas. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitif terhadap data sekunder dan dipadukan dengan pengumpulan data secara kualitatif melalui pengamatan lapangan di beberapa daerah kasus. Hasil temuan: 1) Tingkat pencapaian Wajar Dikdas yang rendah didominasi oleh Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu dimulai dari tingkat SD/MI, sedangkan di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) permasalahannya lebih banyak di tingkat SMP/MTs; 2) faktor-faktor penyebab di setiap daerah cukup bervariasi a.l. faktor 1) kemiskinan penduduk, 2) kesulitan menuju sekolah, 3) kurangnya layanan pendidikan, 4) rendahnya motivasi orangtua dan siswa terhadap pendidikan, 5) kurangnya dukungan pemeritah daerah dan masyarakat terhadap pendidikan, serta 6) faktor sosial budaya; 3) alternatif upaya pemecahan masalah penuntasan Wajar Dikdas perlu didasarkan pada faktor penyebabnya, a.l. perlu penghapusan biaya pendidikan a.l. melalui pola subsidi untuk menghapus/meringankan biaya pendidikan, perlu perluasan program alternatif layanan Dikdas, perlu peningkatan sosialisasi dan penghargaan, perlu pengalokasian anggaran pendidikan dengan memprioritaskan kabupaten yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam program penuntasan Wajar Dikdas.

Article Details

How to Cite
Berlian VA, N. (2011). Faktor-faktor yang Terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 17(1), 43-55. https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i1.6

References

  1. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1994 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Jakarta: Sekretariat Negara.
  2. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Jakarta: Sekretariat Negara.
  3. Lorena, Aguilar, Lic. 2000. Definitions of Equity and Equality, Pop Planet, Juli 2000.
  4. Mahdiansyah, 2006. Studi Pemerataan Perguruan Tinggi, Fakultas, dan Program Studi Antar-Wilayah Indonesia Sesuai dengan Kebutuhan Masing-Masing. Jakarta: Puslitjaknov, Balitbang Depdiknas.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Jakarta: Depdiknas.
  6. Pusat Statistik Pendidikan, 2006. Statistik Persekolahan SD 2005/2006. Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas.
  7. ____, 2006. Statistik Persekolahan SMP 2005/2006. Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas.
  8. ____, 2006. Indonesia Educational Statistics in Brief 2005/2006. Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas.
  9. Psacharopoulos, G. and M. Woodhall. 1997. Education for Development. New York: Oxford University Press for The World Bank.
  10. Purwadi, Agung dan Siswantari. 2002. Analisis Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan. Seri Analisis Kebijakan Pendidikan, Buku 3. Jakarta: Puslitjak, Depdiknas.
  11. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: DPR RI.
  12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.