Main Article Content

Abstract

The purpose of this analys is to obtain information about the implementation of Special Allocation Fund (DAK) in education, in: 1) Mechanism DAK planning of Local Government; 2) channeling mechanism of DAK from Local Government; 3) Realization of DAK; 4) Implementation of monitoring and evaluation; and 5) The opinion on the administration of the DAK. The findings of this analysis are: 1) The procedure of planning implementation of DAK has made education service districts/cities in accordance with the provision of technical guidance; 2) The distribution of DAK in accordance with the procedure through three stages; 3) In some districts/cities in 2010 the implementation of DAK experience delays because of changes in the implementation of self-managed way into the auction process; 4) Monitoring and evaluation conducted by the education office DAK district/city, but checks/audits conducted by the Inspectorate General of Ministry of National Education and the Regional Monitoring Agency (BAWASDA); 5) DAK self-managed way is considered more beneficial for the schools because of the use of DAK is more flexible than an auction company that conducted the auction winner.

 

ABSTRAK

Tujuan dari kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, dalam hal: 1) Mekanisme perencanaan DAK dari Pemerintah Daerah; 2) Mekanisme penyaluran DAK dari Pemerintah Daerah; 3) Realisasi DAK; 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan 5) Pendapat daerah tentang penyelenggaraan DAK. Hasil temuan kajian ini: 1) Mekanisme perencanaan sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis; 2) Mekanisme penyaluran DAK sesuai dengan prosedur melalui tiga tahap; 3) Relaisasi pelaksanaan DAK tahun 2010 di beberapa kabupaten/kota mengalami keterlambatan karena adanya perubahan penyelenggaraan dari cara swakelola menjadi proses lelang; 4) Monitoring dan evaluasi DAK dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, tetapi pemeriksaan/audit dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA); dan 5) Penyelenggaraan DAK dikelola dengan cara swakelola dianggap lebih menguntungkan bagi sekolah karena penggunaan DAK lebih luwes dibandingkan dengan lelang yang dilakukan perusahaan pemenang lelang.

Article Details

How to Cite
Tedjawati, J. (2011). Kajian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 17(5), 608-618. https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i5.53

References

  1. http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/DalamNegri/KMK544.pdf?token= 740e676b2a8425df 1763282d20c1dd7d2d0e45d0|1318394931#PDFP Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2003 (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.544/KMK.07/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang alokasi khusus non dana reboisasi tahun anggaran 2003). diunduh tanggal 12 Oktober 2011.
  2. http:// www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article/108/67/. diunduh tanggal 1 September 2011. Definisi Dasar Hukum Pengalokasian DAK.
  3. http://www.khalidmustafa.info/2010/09/16/permendiknas-no-18-tahun-2010-tentang-juknis-dak-bidang-pendidikan-untuk-sd.php. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk SD/SDLB. diunduh tanggal 12 Oktober 2011.
  4. http://khalidmustafa.wordpress.com/2010/09/05/permendiknas-no-19-tahun-2010-tentang-juknis-dak-bidang-pendidikan-untuk-smp/ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk SMP. diunduh tanggal 12 Oktober 2011.
  5. http://dit-plp.go.id/index.php/berita/86-dana-alokasi-khusus-smp-mulai-disalurkan. Dana Alokasi Khusus SMP Mulai Disalurkan. diunduh tanggal 31 Agustus 2011.
  6. http://www.bappenas.go.id/node/26/1593/keppres-no-80-tahun-2003/, Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedeoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diunduh tanggal 12 Oktober 2011.
  7. http://www.khalidmustafa.info/2010/06/21/pelaksanaan-dak-bidang-pendidikan-2010-wajib-menggunakan-prosedur-lelang.php. Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan, diunduh tanggal 31 Agustus 2011.
  8. http://tangerang.olx.co.id/rab-dan-juknis-dak-smp-2010-iid-136965199. RAB DAK SMP dan SD 2010, diunduh 31 Agustus 2011.
  9. http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/08/27/132017-pembelian-buku-referensi-smp-dari-dana-alokasi-khusus-2011. Pembelian Buku Referensi SMP dari Dana Alokasi Khusus 2011, diunduh tanggal 31 Agustus 2011
  10. http://badruznucultural.wordpress.com/2010/01/04/sk-bupati-sd-penerima-DAK pendidikan-2010/). SK Bupati SD Penerima DAK Pendidikan 2010, diunduh tanggal 31 Agustus 2011.
  11. http://www.globalfmlombok.com/content/kemana-pengadaan-buku-dan-alat-peraga-di-dak-2010. Kemana Pengadaan Buku dan Alat Peraga di DAK 2010? diunduh tanggal 31 Agustus 2011
  12. http://koranbogor.com/nusantara/04/01/2011/dana-alokasi-khusus-pendidikan-2010-sarat-penyelewengan.html. Dana Alokasi Khusus Pendidikan 2010 Sarat Penyelewengan, diunduh 31 Agustus 2011
  13. http://www.kendaripos.co.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=20641&Itemid= 125. Proses Tender DAK 2010 Rp 7 M di Muna Tidak Jelas diunduh tanggal 31 Agustus 2011
  14. http://www.fajar.co.id/read-20110703203513-disdikpora-tolak-pencairan-dak-2010. Disdikpora Tolak Pencairan DAK 2010 Mobiler Sekolah belum Lengkap, diunduh tanggal 31 Agustus 2011.
  15. http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/02/20/78374/Penyaluran-DAK-2010-di-Wonosobo-Dinilai-Bermasalah. Penyaluran DAK 2010 di Wonosobo Dinilai Bermasalah, diunduh 31 Agustus 2011
  16. http://www.tempo.co/hg/surabaya/2010/08/10/brk,20100810-270106,id.html.Dana Alokasi Khusus Pendidikan Rp 51,8 Miliar Belum Terserap, diunduh tanggal 31 Agustus 2011
  17. http://www.antaranews.com/berita/1279826187/dak-pendidikan-2010-untuk-banjarmasin-tersendat. DAK Pendidikan 2010 Untuk Banjarmasin Tersendat, diunduh 31 Agustus 2011
  18. http://kfk.kompas.com/blog/view/103988. Diunduh tanggal 31 Agustus 2011. Betulkah Proyek DAK Pendidikan TA 2010 Selayar Belum Rampung”?
  19. http://www.tkp2e-dak.org/newsview.asp?kk=431&dkd=berita, Pelaksanaan Proyek DAK Wonosobo 2010 diunduh tanggal 31 Agustus 2011.
  20. http://beritamanado.com/2011/07/21/dprd-kembali-temukan-kejanggalan-realisasi-dak-2010/. DPRD Kembali Temukan Kejanggalan Realisasi DAK 2010, diunduh tanggal 31 Agustus 2011.
  21. http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/06/07/usut-dugaan-korupsi-dak-rp-12-8-m-kejaksaan-akan-sita-rp-18-m. Usut Dugaan Korupsi DAK Rp.12, 8 M, Kejaksaan Akan Sita Rp.1,8 M, diunduh tanggal 31 Agustus 2011.
  22. http://forum.detik.com/kejari-gresik-lamban-menangani-dugaan-korupsi-dak-pendidikan-2010-t265875.html. Kejari Gresik Lamban Menangani Dugaan Korupsi DAK Pendidikan 2010, diunduh tanggal
  23. 618
  24. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 17, Nomor 5, September 2011
  25. 31 Agustus 2011.
  26. http://groups.yahoo.com/group/pakguruonline/message/11309. Dana DAK Pendidikan Kabupaten Pasuruan 2010 Dikorupsi Besar-besaran, diunduh tanggal 31 Agustus 2011.
  27. http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1152. Hasil Kajian Sistem Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan, diunduh tanggal 1 September 2011
  28. http://cepathost.com/news/2011/07/25/hanura-dak-pendidikan-2010-kabupaten-pasuruan-bermasalah/. Hanura : DAK Pendidikan 2010 Kabupaten Pasuruan bermasalah, diunduh 31 Agustus 2011.
  29. http://www.inkindo.org/Perpres-54-Tahun-2010.pdf. Peraturan Presiden No 54/2010 sebagai pengganti Keputusan Presiden No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. diunduh tanggal 12 Oktober 2011.
  30. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 117 tahun 2011 tentang Penetapan Nama-nama SMP/SMLB Negeri/Swasta Penerima DAK Bidang Pendidikan Kota Banjarmasin
  31. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 118 tahun 2011 tentang Penetapan Nama-nama SD/SDLB Negeri/Swasta Penerima DAK Bidang Pendidikan Kota Banjarmasin
  32. Peraturan Presiden No 54/2010 sebagai pengganti Keputusan Presiden No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka penyaluran DAK bergeser dari swakelola menjadi mekanisme pelelangan.
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri Nomor 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK (PPKD) di Daerah
  34. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen) bernomor 2908/C.C3/KU/2010 Tanggal 14 Juni 2010