Main Article Content

Abstract

The aim of utilization of equality program, non-formal education in West Sulawesi Province is to understand the existing condition of equality program in West Sulawesi Province that is measured using equity and access to education and quality indicators. The analysis using ideal standard shows that equity program in West Sulawesi Province is still not yet equity with the value of 36.78%, not yet qualify with the value of 54,79% so that the succesfulness of equity program is still low with the value of 45,74%. When comparing to national standard, equity is 89.74%, quality is 85.98%, and succesful of equity program is 87,46%. So, it is summarized that if equality program in West Sulawesi is compared to ideal standard, it is far away achieve due to less than 50% but if is used to national standard, it is good enough because it is only 13.54% to completeness. With this condition, it is suggested that government give a priority to build equality program in West Sulawesi both in equity and quality so that it can support basic and secondary program.

 

ABSTRAK

Tujuan pendayagunaan program kesetaraan, pendidikan nonformal di Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk memahami keadaan program kesetaraan di provinsi tersebut yang diukur dengan indikator pemerataan dan mutu pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sesuai dengan standar ideal program kesetaraan di Provinsi Sulawesi Barat dikatakan masih belum merata karena mencapai 36,78%, belum bermutu dengan nilai capaian sebesar 54,70%, dan keberhasilan program kesetaraan masih rendah dengan nilai capaian sebesar 45,74%. Bila digunakan standar nasional maka kondisi cukup baik. Pemerataan pencapaiannya sebesar 89,74%, mutu sebesar 85,98%, dan keberhasilan program kesetaraan telah mencapai 87,46%. Disimpulkan bahwa berdasarkan program Kesetaraan di Provinsi Sulawesi Barat diarahkan ke standar ideal maka masih jauh dari harapan karena pencapaiannya kurang dari 50%. Namun, bila berdasarkan standar nasional sudah cukup baik karena hanya perlu 13,54% untuk menuntaskan. Disarankan agar pemerintah provinsi yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan melakukan prioritas dalam pembangunan program kesetaraan di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu baik pemerataan maupun mutu pendidikan program kesetaraan harus dibenahi sehingga mendukung program pendidikan dasar dan menengah.

Article Details

How to Cite
Hermawan, I. K. D. (2010). Pendayagunaan Program Kesetaraan, Pendidikan Nonformal: Kasus Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008/2009. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 16(4), 436-452. https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i4.476

References

  1. Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
  2. Departemen Pendidikan Nasional. 2004. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Jakarta.
  3. Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009, Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang. Jakarta.
  4. Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Pembangunan Pendidikan Nasional 2005—2008. Jakarta.
  5. http://bukhari.or.id/home/Stara/index.htm diakses pada tanggal 10 Februari 2010.
  6. http://web.banpnf.or.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=
  7. 110&Itemid=471 diakses pada tanggal 12 Februari 2010
  8. Ida Kintamani. 2007. Pendataan Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Ditjen Dikdasmen.
  9. Ida Kintamani. 2009a. Analisis profil Pendidikan Kabupaten Buleleng, Jurnal Pendidikan dan
  10. Kebudayaan, Januari 2009, Tahun ke-15, Nomor 1.
  11. Ida Kintamani. 2009b. Pendayagunaan Data Pendidikan. Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan.
  12. Pusat Statistik Pendidikan. 2008a. Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan 2006/2007.
  13. Jakarta: Depdiknas.
  14. Pusat Statistik Pendidikan. 2008b. Statistik dan Indikator Pendidikan Berwawasan Gender 2006/2007. Jakarta: Depdiknas.
  15. Pusat Statisik Pendidikan. 2008c. Pengembangan Model Profil Pendidikan Nonformal. Jakarta:
  16. Depdiknas
  17. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional, Nomor: 107/MPN/MS/2006 Tentang Eligibilitas Program Kesetaraan.