Main Article Content

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the national standard of junior secondary school (JSS) program based on the level of achievement of Educational National Standards (ENS). The method used was a survey with a population of all the national standards of JSS, while the sampling method used was simple random sampling with a descriptive analysis technique. The results showed that the samples at 91.3 percent is a public JSS, and the remainder in private JSS. The schools vary from 250 to 1250 children. Of the eight ENSs, only seven ENSs that can be analyzed, while the financing could not be analyzed he data were not accurate. Of the seven ENSs, the maximum value should be obtained at 289, but actually the highest score is only 241 (83.39%) and lowest value of 170 (58.82%). Of the 7 ENSs, the highest achievement of Standard Process for 32 schools (72.73%) and lowest Graduates Competency Standards for the 22 schools (50.0%). When the average value of 208 ENSs have been achieved then assumed that only 23 schools (52.27%) who have reached the ENS, while 21 schools (47.73%), others are not achieved. Thus, it can be said that the 7 ENSs reached more than half. Therefore, competency standards lowest ‘needs to be achieved so that schools can improve attainment NSS value. For financing standard should take its own research.

 

ABSTRAK


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi progam SMP Standar Nasional berdasarkan tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).  Metode yang digunakan adalah survai dengan populasi semua SMP Standar Nasional sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random samplingdengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sampel yang diambil sebesar 91,3% adalah SMP Negeri dan sisanya SMP Swasta dengan jumlah siswa berkisar antara 250—1.250 anak. Dari delapan SNP hanya tujuh SNP yang bisa dilakukan analisis, sedangkan pembiayaan tidak dapat dilakukan analisis karena data tidak akurat. Dari tujuh SNP nilai maksimal yang harusnya diperoleh sebesar 289, namun kenyataannya nilai tertinggi hanya 241 (83,39%) dan nilai terendah sebesar 170 (58,82%). Dari tujuh SNP pencapaian Standar Proses yang tertinggi sebesar 32 sekolah (72,73%) dan Standar Kompetensi Lulusan terendah sebesar 22 sekolah (50,0%). Bila rata-rata nilai sebesar 208 diasumsikan SNP telah tercapai maka hanya 23 sekolah (52,27%) yang telah mencapai SNP sedangkan 21 sekolah (47,73%) lainnya belum mencapai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 7 SNP hanya dicapai lebih dari separuh. Karena itu, Standar Kompetensi Lulusan yang terendah perlu ditingkatkan pencapaiannya sehingga pencapaian nilai SNP dapat ditingkatkan. Untuk standar pembiayaan perlu dilakukan penelitian tersendiri.

Article Details

How to Cite
Kintamani DH, I. (2011). Evaluasi Program SMP Standar Nasional Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 17(6), 619-634. https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i6.54

References

  1. Badan Penelitian dan Pengembangan. 2010. Statistik Persekolahan SMP, Tahun 2009/2010. Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan.
  2. Brinkerhoff , Robert O, D.M. Brethower, Jeri Nowakowski, and T. Hluchy. 1983. Program Evaluation, A Practitioner’s Guide for Trainers and Educators. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
  3. Creswell, John W. 2003. Research Design. Edisi Kedua. California: Sage Publication.
  4. Chelimsky, Eleanor. 1989. Program Evaluation: Pattern and Directions. Second Edition. Washington, D.C: The American Society for Public Administration.
  5. Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta
  6. Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Rencana Strategis Departemen Pendikan Nasional 2005-2009. Jakarta: Pusat Informasi dan Humas
  7. Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor:19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta
  8. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. 2008. Panduan Pelaksanaan Pembinaan SMP Standar Nasional. Jakarta: Dit. PSMP
  9. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2005. Panduan Umum: Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Jakarta: Ditjen Mandikdasmen
  10. Langbein, Laura dan Claire L. Felbinger. 2006. Public Program Evaluation. New York: ME Sharpe, Inc.
  11. Mark, Melvin M, Gary T. Henry, dan George Julnes. 2000. Evaluation: An Integrated Framework for Understanding, Guiding, and Improving Public and Nonprofit Policies and Programs. California: Jossey-Bass
  12. Posavac, Emil J., dan Raymond G. Carey. 1980. Program Evaluation, Methods and Case Studies. New Jersey: Prentice Hall.
  13. Sekretariat Negara. 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 47, Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Jakarta: Sekretariat Negara
  14. Singarimbun dan Sofian Effendi. Editor. 1995. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES.
  15. Stuflebeam, Daniel. 2003. The CIPP Model for Evaluation: Update, Review of Implementation, Checklist to Guide Implementation. http://www.wilmich.edu/evalctr diakses pada 10 Oktober 2010.