Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 598 Download : 3182

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

This study concerned on the effectiveness of accreditation process with two objectives, namely (1) how accreditation results are utilized by the local government at provincial/district/city levels in determining policies and programs, and (2) how credibility of assesors could assure accountability and accuracy of accreditation results. The method used was meta-analysis using both primary and secondary data. The primary data was obtained through the interviews to Heads of School/Madrasah Accreditation Board at Provincial level (BAP-S/M). Whereas, the sources of secondary data were from School/Madrasah National Accreditation Board (BAN-S/M), Centre for Educational Data and Statistics (PDSP) the Ministry of Education and Culture, BAP-S/M websites, media and official regulations, as well as related studies. The study results showed that local government at provincial/district/city levels tend to not follow-up the accreditation results, and credibility of assesors is not being evaluated in such an accurate and accountable manner as the instrument used was not relevant.

 

ABSTRAK

 

Penelitian ini untuk mengkaji efektivitas penyelenggaraan akreditasi pada sekolah/madrasah dengan dua tujuan, yaitu (1) bagaimana hasil akreditasi dimanfaatkan oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi/ kabupaten/ kota dalam penentuan kebijakan dan program, dan (2) bagaimana kredibilitas asesor dapat menjamin hasil akreditasi yang akurat dan akuntabel. Metode yang digunakan adalah meta-analysis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M). Data sekunder bersumber dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANS/M), Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, website BAP-S/M, media serta dokumen resmi peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil studi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil akreditasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan kredibilitas asesor sekolah/madrasah belum dinilai secara akurat dan akuntabel karena menggunakan instrumen yang kurang relevan.

Article Details

How to Cite
--, H. (2013). Pemanfaatan Hasil Akreditasi dan Kredibilitas Asesor Sekolah/Madrasah. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 19(4), 532-542. https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.308

References

  1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. 2010. Pokok-Pokok Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).
  2. BAP-S/M DKI Jakarta. 2013. http://www.ban-sm.or.id/statistik diunduh pada tanggal 5 Oktober 2013.
  3. Cooper, Harris. 2010. Research Synthesis and Meta-Analysis: A Step-by-Step Approach (4th ed.). London: SAGE Publications Ltd.
  4. http://dikdas.kemdikbud.go.id/content/berita/utama/berita-78.html. 2013. “Hasil Akreditasi Dijadikan Faktor Insentif” Diunduh pada tanggal 25 September 2013
  5. http://www.advanced.org/what-accreditation. 2013. “Why Does Accreditation Matter”. Diunduh pada tanggal 30 September 2013
  6. http://www.jabarpost.com/fullpost/pendidikan/1357783435. 2013. “Akreditasi Sekolah Menjadi Hal Penting”. Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2013
  7. http://www.emaponline.org/index.php. 2013. “EMAP Assessor Qualifications”. Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2013.
  8. http://regenesys.co.za/assessor-training/. 2013. “Assesor Training”. Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2013.
  9. https://www.scc.ca/en/assessors. 2013. “Become an Assessor”. Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2013.
  10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR dan Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Pimpinan Kementeria Pendidikan dan Kebudayaan (tidak dipublikasikan). Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  11. Kementerian Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
  12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  13. Ministry of Education and Culture. 2012. INDONESIA: Educational Statistics in Brief 2011/2012. Jakarta: Ministry of Education and Culture.
  14. Singh, Mala. 2007. “The Governance of Accreditation” dalam GUNI (ed.). Higher Education in the World 2007, Accreditation for Quality Assurance: What is at Stake? Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  15. Subagya, Ki Sugeng. 2009. “Implikasi Akreditasi Sekolah”. Yogyakarta: Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat. (30/11/2009).
  16. Sudiyono dan Suryawati, D. 2008. Dampak Akreditasi terhadap Upaya Pembinaan Sekolah/Madrasah dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.