Main Article Content

Abstract

The aims of polling study for universal secondary education is to gather responses from the society concerning on the implementation of universal secondary education policy by the Ministry of Education and Culture (MoEC). The method used in this study is polling and data collection using questionare. Respondents are chosen by using the purposive sampling technique. The result of the study shows that generally most of the stakeholders fully support the universal secondary education policy. This policy is viewed to be able: a) to overcome problems of inaccessible education by each secondary school age children due to economic, gheographic, and technology problems; b) to improve the vocationa secondary education graduate readinessm to work and to improve the national, regional, and local gross participation rate (APK); c) to improve the nation competitiveness, quality, and students capacity; d) to improve the composition
of general secondary school and vocational school in relation with the local needs; e) to increase fully needed financial support from central government, provincial government, and district/municipality government, societies including enterpreneurships and industries; and f) to improve the quality of teachers and administrators, educational facilities which are fully needed. Thus, the teaching model which are relevant to the studen’s needs and match the needs of industries and enterprices would be met.

 

ABSTRAK

Studi jajak pendapat (polling) tentang kebijakan pendidikan menengah universal (PMU) bertujuan untuk memperoleh tanggapan masyarakat terkait dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan program PMU. Studi dilakukan melalui jajak pendapat (polling) dengan membagikan kuesioner kepada responden. Pemilihan responden ditentukan dengan teknik purposive sampling. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar masyarakat setuju terhadap kebijakan penyelenggaraan PMU dan bersedia membantu penyelenggaraan sosialisasi kebijakan PMU. Kebijakan ini dinilai dapat: a) menanggulangi kesulitan akses bagi setiap anak usia sekolah menengah karena faktor ekonomi, geografi, dan teknologi; b) meningkatkan kesiapan kerja bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan dapat meningkatkan target angka partisipasi kasar (APK) di tingkat nasional/ provinsi/ kabupaten/kota secara bertahap; c) meningkatkan daya saing bangsa, mutu, dan daya tampung peserta didik; d) meningkatkan proporsi jumlah SMA:SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah; e) meningkatkan dukungan anggaran baik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk DUDI; f) meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta fasilitas sarana prasarana sangat diperlukan, sehingga dukungan terhadap model pembelajara yang relevan dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan lapangan kerja dapat terpenuhi.

Article Details

How to Cite
--, S. (2014). Studi Jajak Pendapat Kebijakan Pendidikan Menengah Universal*). Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 20(1), 14-29. https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i1.514

References

  1. Adioetomo, Setyo Sri Moertiningsih. 2005. Bonus Geografi: Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam BIdang Ekonomi Kependudukan pada fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 30 April 2005.
  2. Badan Pusat Statistik. 2011. Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah, Jakarta.
  3. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. 2012. Bahan Masukan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, Setjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
  4. Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta.
  5. Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.
  6. Departemen Pendidikan Nasional. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta.
  7. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. 2012. Grand Design Pendidikan Menengah Universal, Jakarta.
  8. Eriyanto, 1999. Metodologi Polling: Memberdayakan Suara Rakyat, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
  9. Jurnas.com. 2013. IPM Indonesia Naik Peringkat. 19 Maret 2013 http://www.jurnas.com/news/
  10. 85371/IPM-Indonesia-Naik-Peringkat-2013/1/Sosial-Budaya/Humaniora diakses tanggal 31 Juni 2013.
  11. Mendelsohn, M. dan Brent, J. 2004. Understanding Polling Methodology dalam www.isuma.net/ v02n03/mendelsohn/mendlesohn_e.pdf. diakses 17 Maret 2011.
  12. Muhammad, Hamid. 2013. PMU, Upaya Menampung Semua Penduduk Usia Sekolah. Kompas.Com. 14 Oktober 2013. http://edukasi.kompas.com/read/2013/10/14/0930079/
  13. PMU.Upaya.Menampung.Semua.Penduduk.Usia.Sekolah, diakses tanggal 3 November 2013.
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Umum.
  15. Sekretariat Balitbang Kemdikbud, 2011. Desain Studi Polling, Badan Penelitian dan Pengembangan, Jakarta.
  16. Simorangkir, Sonti. Permasalahan Mutu dalam Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. 19 Pebruari, 2013. http://sontiesraoctavia.blogspot.com/2013/02/permasalahan-mutu-dalam-wajibbelajar.html, diakses tanggal 25 September 2013.
  17. Sindonews.com. 2013. Pendidikan Menengah Universal Untuk Menggapai Indonesia Emas.
  18. SindoNews.Com, 11 Desember 2013 http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/11/94/
  19. 815789/pendidikan-universal-untuk-menggapai-indonesia-emas, diakses stanggal 24 Desember 2013.
  20. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta.
  21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  22. Wulandari, Susi. 2013. Wajib Belajar 12 Tahun. Haluankepri.com, 7 Pebruari, 2013. http://
  23. www.haluankepri.com/opini-/41790-wajib-belajar-12-tahun.html, diakses tanggal 25 Januari
  24. 2014.