Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 417 Download : 327

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

The aim of analysis of Higher Education Profile in Bali province is to understand the condition of higher education in Bali province with assessed by two milestones of educational policy as enclosed in Strategic Planning 2005-2009 and performance of higher education program. The result of analysis based on ideal standard shows that higher education in Bali province is not yet equity with value of 54,59%, not yet qualify with value of 43,92% and is still low performance of higher education with value of 49,25%. If it it compared to national standard, equity in higher education is 80,51% and quality is 100,11% bigger than national standard and higher education performance is 88,21%. The conclusion is higher education in Bali province evaluated using ideal standard is far away from hope but using national standard is very good. With this condition, it is suggested that government should give the priority to build higher education in Bali province, that is quality should be solved first then the equity of education.

 

ABSTRAK

Tujuan analisis profil pendidikan tinggi di Provinsi Bali yaitu untuk memahami kondisi pendidikan tinggi di provinsi tersebut didasarkan pada dua pilar kebijakan pendidikan seperti tertuang dalam Rencana Strategi 2005-2009 dan kinerja program pendidikan tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan tinggi di Provinsi Bali menggunakan standar ideal masih belum merata dengan nilai capaian sebesar 54,59%, masih belum bermutu dengan nilai capaian sebesar 43,92%, dan kinerja pendidikan tinggi masih rendah dengan nilai capaian sebesar 49,25%. Bila dibandingkan dengan standar nasional maka pemerataan pendidikan tinggi sebesar 80,51%, mutu pendidikan tinggi sebesar 100,11% lebih besar daripada nasional, dan kinerja pendidikan tinggi telah mencapai 88,21%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bila pendidikan tinggi di provinsi Bali diarahkan ke standar ideal maka masih jauh dari harapan namun bila diarahkan ke standar nasional sudah cukup baik. Dengan kondisi seperti ini, disarankan agar pemerintah melakukan prioritas dalam pembangunan pendidikan tinggi di Provinsi Bali, yaitu mutu pendidikan harus dibenahi terlebih dahulu kemudian pemerataan pendidikan.

Article Details

How to Cite
Hermawan, I. K. D. (2010). Analisis Profil Pendidikan Tinggi Menurut Pilar Kebijakan: Kasus Provinsi Bali Tahun 2008/2009. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 16(6), 699-713. https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i6.498

References

  1. Biro Perencanaan. 2002. Data dan Indikator untuk Penyusunan Program Pembangunan Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Jenderal.
  2. Chamidi, S. 2006. Indikator Pendidikan dan Aplikasinya, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Januari 2006, Tahun ke-12, Nomor 058.
  3. Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Pengkajian 13 Indikator Pendidikan. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan.
  4. Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
  5. Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta.
  6. Departemen Pendidikan Nasional. 2004a. Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 2003-2010.
  7. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
  8. Departemen Pendidikan Nasional. 2004b. Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 2003-2010.
  9. Mewujudkan Perguruan Tinggi Berkualitas. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
  10. Departemen Pendidikan Nasional. 2006a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Depdiknas Tahun 2005-2006 (status 17 Oktober 2006) Buku I (Ringkasan Eksekutif), Jakarta.
  11. Departemen Pendidikan Nasional. 2006b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Depdiknas Tahun 2005-2006 (status 17 Oktober 2006) Buku II (Laporan Lengkap), Jakarta.
  12. Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009, Jakarta: Pusat Informasi dan Humas.
  13. Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Pembangunan Pendidikan Nasional 2005—2008. Jakarta.
  14. http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis diakses pada tanggal 22 Januari 2010.
  15. http://www.baliprov.go.id/index.php?page=Struktur%20Geologi diakses pada tanggal 25 Januari 2010.
  16. Ida Kintamani. 2009a. Analisis profil Pendidikan Kabupaten Buleleng, Jurnal Pendidikan dan
  17. Kebudayaan, Januari 2009, Tahun ke-15, Nomor 1.
  18. Ida Kintamani. 2009b. Pendayagunaan Data Pendidikan. Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan.
  19. Kementerian Pendididikan Nasional. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014. Jakarta: Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal.
  20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0259/U/1977 tentang Kordinasi Pengolahan Data di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
  21. Mahdiansyah. 2008. http://www.puslitjaknov.org/data/file/2008/makalah_ undangan/
  22. Mahdiansyah_Pemerataan%20Perguruan%20Tinggi.pdf diakses pada tanggal 20 Januari
  23. 2010.
  24. Pusat Statistik Pendidikan. 2008a. Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan 2006/2007. Jakarta: Depdiknas.
  25. Pusat Statistik Pendidikan. 2008b. Statistik dan Indikator Pendidikan Berwawasan Gender 2006/2007. Jakarta: Depdiknas.
  26. Ramli, Murni. 2008 http://indosdm.com/menilai-mutu-pendidikan-di-jepang diakses pada tanggal 22 Januari 2010.
  27. Tampubolon, D.P. 2009. 64 Tahun Merdeka, Mutu Pendidikan Nasional Masih Rendah. http://
  28. hariansib.com/?p=88780 diakses pada tanggal 20 Januari 2010.