Main Article Content

Abstract

This research tries to identify: 1) the type of education services received by the
Baduy people, 2) all stakeholders who participate in providing education for Baduy people, 3) problems encountered by the stakeholders and efforts made to overcome these problems. Data was collected through observation and in-depth interview. This study shows that: 1) education services provided for Baduy people consist of: (a) functional literacy program and (b) Package A program for those who has accomplished functional literacy program; 2) Stakeholders who participate in providing education for Baduy people consist of a group of people from Baduy tribe itself, Dinas Pendidikan Lebak region, PKBM Dian Puspita, and WAMBY; 3) Problems encountered by the stakeholders comprise of (a) limited funding, (b) low attendance rates, (c) rejection by the elders, and (d) learning schedules sometimes clash with traditional activities; and 4) Efforts made to overcome these problems, include (a) cross-subsidy by utilizing facilities
from SDN 2 Ciboleger (Public Elementary School) and SMPN 4 Bojong Menteng (Public Junior Secondary School), (b) set up the learning process become more interesting for Baduy people by including life-skills topics in the learning subject, (c) approached the elders and explained the benefits of education for Baduy people, and (d) adjusted the learning schedule with the traditional activities agenda.


ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi: 1) bentuk layanan pendidikan masyarakat Baduy; 2) pihak yang berpartisipasi dalam pemberian layanan pendidikan bagi masyarakat Baduy; dan 3) permasalahan yang ditemui serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Hasil studi menunjukkan bahwa: 1) pemberian layanan pendidikan masyarakat Baduy meliputi: (a) program keaksaraan fungsional; dan (c) program kesetaraan Paket A bagi masyarakat Baduy yang telah menyelesaikan program keaksaraan fungsional; 2) Pihak yang berkontribusi dalam pelayanan pendidikan, yaitu: (a) sekelompok orang secara personal dari penduduk setempat, (b) dinas pendidikan Kabupaten Lebak; (c) PKBM Dian Puspita dan WAMBY; serta Ditjen PAUDNI; 3) Masalah yang dihadapi, antara lain: (a) keterbatasan dana untuk penyelenggaraan berbagai jenis pendidikan nonformal; (b) tingkat kehadiran warga belajar yang masih rendah; (c) penolakan kehadiran pendidikan nonformal oleh tetua adat; dan (d) pengaturan jadwal belajar sering tidak tepat, karena adanya waktu-waktu adat; 4) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah, antara lain: (a) melakukan subsidi silang, yakni dengan memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang terdapat di SDN 2 Ciboleger dan SMPN 4 Bojong Menteng untuk kegiatan pembelajaran masyarakat Baduy; (b) mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik minat warga belajar dan berorientasi kecakapan hidup; (c) pendekatan kepada tetua adat dengan menjelaskan kebaikan dan manfaat dari pendidikan untuk masyarakat Baduy; dan (d) menyesuaikan jadwal pembelajaran dengan jadwal kegiatan adat.

Article Details

How to Cite
Krisna, F. N. (2014). Studi Kasus Layanan Pendidikan Nonformal Suku Baduy. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 20(1), 1-13. https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i1.121

References

  1. Ardan, Rachman. 2004. The Profile of Upper Integument Lip of Baduy Tribe, and The Nearby Living Sundanese From South Banten, West Java, Indonesia, http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/the_profile_of_uil. pdf (diakses tanggal 16 September 2010).
  2. Badan Pusat Statistik. 2009. Persentase Penduduk Buta Huruf menurut Kelompok Umur Tahun 2003-2009, diperoleh dari situs http://www.bps. go.id/tab sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=37 (diakses tanggal 29 September 2010).
  3. Creswell, W. John. 2003. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Sage Publications.
  4. Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  5. Departemen Pendidikan Nasional, 2006. Acuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan.
  6. Panduan Umum Pelatihan Program Pendidikan Keaksaraan. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Direktorat Pendidikan Masyarakat.
  7. Departemen Pendidikan Nasional. 2011, Rembug Nasional Kementerian Pendidikan Nasional, Pusdiklat, Depok Bogor, Jawa Barat.
  8. Direktorat Jenderal Pendidikan NonFormal dan Informal. 2007. Siapkan Strategi Kementerian Pendidikan Nasional, http://pnfi.kemdiknas.go.id/publikasi/read/20090113095749/PNFSiapkan-Strategi.html (diakses 10 Februari 2010).
  9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWBP- PPBA).
  10. Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, Jakarta.
  11. Kompas. 07 Desember 2009. Meski Tak Sekolah Warga Baduy Bisa SMS-an dan Pakai Ponsel”. http://www.kompas.com/read/xml/ 2009/ 12/06/17202511/Meski.Tak.Sekolah.Warga.Baduy.Bisa.SMS-an.dan.Pakai.Ponsel (diakses tanggal 24 September 2010).
  12. Mulyanto, Prihartanti, Nanik, Moordiningsih, 2008. Perilaku Konformitas Masyarakat Baduy. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. http://eprints.ums.ac.id/650/1/1PERILAKUKONFORMITAS-Baduy.doc (diakses tanggal 5 Oktober 2010).
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32/2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
  15. Rasyid, S. Ahmad, dkk. “Reinterpretasi Konsep Pembinaan Masyarakat Terasing Menuju Konsep Pemberdayaan Berorientasi Kearifan Lokal”, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 3, No. 2, 2002: 93-106. http://eprints.ums.ac.id/106/1/1._ahmad_sinala.pdf (diakses tanggal 15 September 2010).
  16. Suwaryani, Nanik. 2010. “Pengembangan Konsep Model Pendidikan Inklusif”. Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
  17. Fransisca Nur’aini Krisna, Studi Kasus Layanan Pendidikan Non Formal Suku Baduy Suara Karya Online, 4 Mei 2006. “Wapres Jusuf Kalla Hari Ini Canangkan Wajar Diknas di Banten” http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=142849 (diakses tanggal 25 September 2010).
  18. Wahyuni, Sri Tutik, Rusdianto, Syofia Cholidawati, Septi Nur Cahyaningrum. 2010. Analisis Program Keaksaraan Fungsional terhadap Peningkatan Angka Melek Aksara (Literacy Rate) di Desa Bades
  19. Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, Universitas Negeri Malang, 2010.
  20. Summer Institute of Linguistics, Inc, 1999. What is Functional Literacy? http://www.sil.org/lingualinks/literacy/referencematerials/glossaryofliteracyterms/WhatIsFunctionalLiteracy.htm (diakses tangal 16 September 2010).